REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) meluncurkan Science and Techology Index (SINTA) Versi 2.0. SINTA adalah sistem aplikasi yang dibuat untuk mendata publikasi dan sitasi nasional serta internasional dari dosen dan peneliti di Indonesia. SINTA dapat memetakan kepakaran dan pemeringkatan kinerja dari penulis, institusi dan jurnal terbaik di Indonesia.
SINTA diharapkan dapat memotivasi para dosen dan peneliti agar lebih giat menghasilkan publikasi, kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Kantor Kemristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8).
SINTA Versi 2.0 merupakan penyempurnaan dari SINTA Versi 1.0 yang diluncurkan pada 30 Januari 2017 di Universitas Gajag Mada (UGM). SINTA versi 2.0 mengalami sejumlah pembaruan, seperti, pendaftaran penulis yang sebelumnya mendaftarkan diri secara manual sebanyak 17 ribu, di versi terbarunya secara otomatis penulis yang terdaftar sebanyak 32.218 dari 1.424 institusi di mana sebanyak 25.472 penulis sudah terverifikasi.
Pada SINTA versi 1.0 pendaftaran jurnal berjumlah 3.820 jurnal yang sudah elektronik dimasukkan tanpa evaluasi. Sementara pada SINTA versi 2.0, sebanyak 1.807 jurnal mendaftar ke Arjuna dan 959 telah dievaluasi. Nasir juga menambahkan adanya perbaikan fitur dan tampilan supaya terlihat lebih internasional.
Sementara itu, jumlah pengguna internet yang mengakses SINTA per 30 Januari 2017 hingga Juni 2017 adalah 78.644.768. Maising-masing, berasal dari Amerika Serikat (24 juta), Eropa (545 ribu), Afrika (3.879), Asia (diluar Indonesia, 40 juta), Indonesia (14 juta), dan lainnya 95.889.
Menristekdikti mengatakan, Kemristekdikti akan mengapresiasi para dosen dan peneliti dengan publikasi terproduktif di SINTA pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-22 yang akan digelar di Kota Makassar pada 10 Agustus 2017.
Kurikulum pendidikan nasional telah berupaya mengakomodir kekhususan budaya masyarakat adat di Indonesia. Salah satunya melalui celah pendidikan muatan lokal. Sayangnya, pendidikan muatan lokal masih memiliki porsi kecil dan tergantung inisiatif masing-masing satuan pendidikan.
Hal itu tentu belum menjawab kekhususan yang dimiliki masyarakat adat. “Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita masih perlu memikirkan dan merumuskan secara bersama antara pihak-pihak terkait untuk memunculkan kurikulum pendidikan kontekstual yang pas terhadap keberadaan masyarakat adat,” kata Herry Yogaswara mewakili Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pembukaan diskusi bertajuk Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual bagi Masyarakat Adat, Selasa (27/09), di LIPI Pusat Jakarta.
Herry mencermati bahwa kurikulum sistem pendidikan nasional saat ini masih belum sesuai dengan konteks lokal dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. “Sistem tersebut mencerabut anak-anak masyarakat adat dari orang tua, budaya, pola pikir, cara hidup dan pengetahuan di wilayah adat, yang menyebabkan hilang rasa percaya diri dengan identitasnya,” jelasnya.
Dikatakannya, LIPI bekerjasama dengan SOKOLA Institute berupaya merumuskan kurikulum pendidikan kontekstual bagi masyarakat adat tersebut. Kurikulum tersebut mengacu pada deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatanganinya.
Deklarasi tersebut menyebutkan masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri. Dengan suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.
Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menambahkan, pendidikan untuk masyarakat adat adalah melakukan perubahan pola pikir atas rekonstruksi sosial yang telah berlangsung lama dan terus terjadi. “Hal yang harus diubah adalah perspektif bahwa masyarakat adat adalah masyarakat kelas dua. Anggapan tersebut perlu dihilangkan agar pendidikan kontekstual bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat adat secara garis besar bertujuan untuk memberikan ruang untuk mempraktikkan dan mewariskan kembali pengetahuan leluhur. Selain itu, juga untuk memberantas buta huruf di masyarakat adat dan membuka kesadaran masyarakat dan individu untuk memahami ketertindasan sosial, politik dan ekonomi serta bertindak melawan elemen-elemen penindasan yang ada di dalam masyarakat adat, pungkas Abdon. (dnh/ed:pwd)
Hal itu tentu belum menjawab kekhususan yang dimiliki masyarakat adat. “Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita masih perlu memikirkan dan merumuskan secara bersama antara pihak-pihak terkait untuk memunculkan kurikulum pendidikan kontekstual yang pas terhadap keberadaan masyarakat adat,” kata Herry Yogaswara mewakili Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pembukaan diskusi bertajuk Mencari Rumusan Pendidikan Kontekstual bagi Masyarakat Adat, Selasa (27/09), di LIPI Pusat Jakarta.
Herry mencermati bahwa kurikulum sistem pendidikan nasional saat ini masih belum sesuai dengan konteks lokal dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. “Sistem tersebut mencerabut anak-anak masyarakat adat dari orang tua, budaya, pola pikir, cara hidup dan pengetahuan di wilayah adat, yang menyebabkan hilang rasa percaya diri dengan identitasnya,” jelasnya.
Dikatakannya, LIPI bekerjasama dengan SOKOLA Institute berupaya merumuskan kurikulum pendidikan kontekstual bagi masyarakat adat tersebut. Kurikulum tersebut mengacu pada deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatanganinya.
Deklarasi tersebut menyebutkan masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri. Dengan suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.
Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menambahkan, pendidikan untuk masyarakat adat adalah melakukan perubahan pola pikir atas rekonstruksi sosial yang telah berlangsung lama dan terus terjadi. “Hal yang harus diubah adalah perspektif bahwa masyarakat adat adalah masyarakat kelas dua. Anggapan tersebut perlu dihilangkan agar pendidikan kontekstual bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat adat secara garis besar bertujuan untuk memberikan ruang untuk mempraktikkan dan mewariskan kembali pengetahuan leluhur. Selain itu, juga untuk memberantas buta huruf di masyarakat adat dan membuka kesadaran masyarakat dan individu untuk memahami ketertindasan sosial, politik dan ekonomi serta bertindak melawan elemen-elemen penindasan yang ada di dalam masyarakat adat, pungkas Abdon. (dnh/ed:pwd)
Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI
Jakarta, Humas LIPI. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain mengharapkan pemerintah dan berbagai pihak terkait memberikan dukungan pengembangan iptek nasional, khususnya bagi ilmu sosial dan humaniora yang ada di Indonesia. Ini mengingat perkembangan ilmu tersebut cenderung mengalami stagnasi dan krisis identitas.
“Kontribusi ilmu sosial Indonesia dalam pembangunan juga masih minim. Padahal, ilmu ini diperlukan dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia dan juga untuk mengeluarkan Indonesia dari negara middle income trap (jebakan negara berpendapatan menengah),” ungkapnya dalam acara The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) pada Selasa (18/10) di Auditorium LIPI Jakarta.
Harap maklum, Iskandar menyebutkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih belum naik signifikan dari 2004 hingga sekarang dan terkategori dalam negara berpendapatan menengah. Pada 2004, pendapatannya rata-rata 3.000 dollar Amerika Serikat (AS), sedangkan sekarang di kisaran 3.600 dollar AS. “Padahal untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah ini, pendapatan per kapita penduduk harus lebih dari 12.000 dollar AS,” sambungnya.
Bila berkaca dari Korea Selatan dan Taiwan yang telah keluar dari jebakan tersebut, Iskandar menekankan bahwa kuncinya ada pada pengembangan riset dan inovasi. “Pemerintah harus mendukung pengembangan iptek yang di dalamnya terdapat riset dan inovasi, tak terkecuali ilmu sosial dan humaniora,” katanya.
Peran ilmu sosial, lanjutnya, bisa menjadi jembatan antara akademisi/peneliti dengan dunia industri. “Hasil riset ilmu sosial diharapkan mendekatkan antara kedua pihak yang selama ini masih ada jurang pemisah,” tuturnya.
Fokus Perhatian
Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI menambahkan, agar ilmu sosial dan humaniora berperan penting lagi dalam pembangunan, maka pemerintah secara perlahan harus mengubah cara pandangnya. “Selama ini, ilmu sosial masih belum menjadi mainstream atau fokus perhatian dan itu harus diubah,” tukasnya.
Selain itu, kata Nuke, sisi pendanaan riset ilmu tersebut juga perlu mendapat perhatian. Sedangkan, sisi lainnya adalah pengembangan ilmu ini hendaknya mengedepankan independensi untuk konsep ke-Indonesiaan.
Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI, Ganewati Wuryandari mengimbuhkan, selain dukungan pemerintah, kemajuan ilmu sosial juga ditentukan bagaimana penelitian sosial di Indonesia mampu menjawab tantangan terkini untuk mengejar ketertinggalan. Semisal, berani menggarap kajian yang sudah booming(meledak, red) di tataran global seperti kajian tentang big data, sambungnya.
Dirinya menuturkan, kajian big data penting di era sekarang apalagi kian majunya internet. Sayangnya, kajian itu belum mendapat perhatian di Indonesia sehingga berisiko makin tertinggal lagi bila tidak menyiapkan diri dari sekarang, tutupnya. (pwd/ed:isr)
Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI
(http://lipi.go.id/berita/Pemerintah-Diharapkan-Dukung-Pengembangan-Ilmu-Sosial-di-Indonesia/16665)
Berikut ini saya akan mencontohkan produk berupa LKS yang isiannya menggunakan google forms, simulasinya menggunkan PhET, dan semua media tersebut bisa kita Embed di blog kita.
Oleh: Ardian Asyhari, M.Pd.
(Agar bisa terlihat cukup baik, gunakan Google Chrome dari laptop atau komputer desktop)
Oleh: Ardian Asyhari, M.Pd.
(Agar bisa terlihat cukup baik, gunakan Google Chrome dari laptop atau komputer desktop)
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat langsung masuk ke email guru yang bersangkutan untuk dikoreksi. Mungkin apa yang saya tampilkan kali ini bisa mengispirasi guru yang memiliki blog untuk membuat siswa mereka tetap belajar ketika mereka di rumah.
