Pemerintah Diharapkan Dukung Pengembangan Ilmu Sosial di Indonesia

Jakarta, Humas LIPI. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain mengharapkan pemerintah dan berbagai pihak terkait memberikan dukungan pengembangan iptek nasional, khususnya bagi ilmu sosial dan humaniora yang ada di Indonesia. Ini mengingat perkembangan ilmu tersebut cenderung mengalami stagnasi dan krisis identitas.

“Kontribusi ilmu sosial Indonesia dalam pembangunan juga masih minim. Padahal, ilmu ini diperlukan dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia dan juga untuk mengeluarkan Indonesia dari negara middle income trap (jebakan negara berpendapatan menengah),” ungkapnya dalam acara The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) pada Selasa (18/10) di Auditorium LIPI Jakarta.

Harap maklum, Iskandar menyebutkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih belum naik signifikan dari 2004 hingga sekarang dan terkategori dalam negara berpendapatan menengah. Pada 2004, pendapatannya rata-rata 3.000 dollar Amerika Serikat (AS), sedangkan sekarang di kisaran 3.600 dollar AS. “Padahal untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah ini, pendapatan per kapita penduduk harus lebih dari 12.000 dollar AS,” sambungnya.

Bila berkaca dari Korea Selatan dan Taiwan yang telah keluar dari jebakan tersebut, Iskandar menekankan bahwa kuncinya ada pada pengembangan riset dan inovasi.  “Pemerintah harus mendukung pengembangan iptek yang di dalamnya terdapat riset dan inovasi, tak terkecuali ilmu sosial dan humaniora,” katanya.

Peran ilmu sosial, lanjutnya, bisa menjadi jembatan antara akademisi/peneliti dengan dunia industri. “Hasil riset ilmu sosial diharapkan mendekatkan antara kedua pihak yang selama ini masih ada jurang pemisah,” tuturnya.

Fokus Perhatian

Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI menambahkan, agar ilmu sosial dan humaniora berperan penting lagi dalam pembangunan, maka pemerintah secara perlahan harus mengubah cara pandangnya. “Selama ini, ilmu sosial masih belum menjadi mainstream atau fokus perhatian dan itu harus diubah,” tukasnya.

Selain itu, kata Nuke, sisi pendanaan riset ilmu tersebut juga perlu mendapat perhatian. Sedangkan, sisi lainnya adalah pengembangan ilmu ini hendaknya mengedepankan independensi untuk konsep ke-Indonesiaan.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI, Ganewati Wuryandari mengimbuhkan, selain dukungan pemerintah, kemajuan ilmu sosial juga ditentukan bagaimana penelitian sosial di Indonesia mampu menjawab tantangan terkini untuk mengejar ketertinggalan. Semisal, berani menggarap kajian yang sudah booming(meledak, red) di tataran global seperti kajian tentang big data, sambungnya.

Dirinya menuturkan, kajian big data penting di era sekarang apalagi kian majunya internet. Sayangnya, kajian itu belum mendapat perhatian di Indonesia sehingga berisiko makin tertinggal lagi bila tidak menyiapkan diri dari sekarang, tutupnya. (pwd/ed:isr)

Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI
(http://lipi.go.id/berita/Pemerintah-Diharapkan-Dukung-Pengembangan-Ilmu-Sosial-di-Indonesia/16665)